Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Riset Inovasi dan Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko merespons santai terkait dengan desakan mundur yang disampaikan oleh Komisi VII DPR. Dia pun mengaku telah menemui Dewan Pengarah BRIN yakni Megawati Soekarnoputri.
Pada konferensi pers di kantor BRIN, Jumat (10/2/2023), Handoko mengatakan bahwa rekomendasi dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR itu merupakan ranah keputusan politik.
Mantan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu menyampaikan bahwa pengangkatan dan pemecatan dirinya merupakan wewenang dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Itu kan ranah keputusan politik dair anggota [DPR] ya boleh-boleh saja. Kalau saya kan ikut saja, tergantung Pak Presiden [Joko Widodo] karena saya diangkat melalui Perpres [Peraturan Presiden]," ujarnya, Jumat (10/2/2023).
Handoko juga mengatakan telah menemui langsung Dewan Pengarah lembaga yang dipimpinnya yakni Megawati Soekarnoputri. Ketua Umum PDIP itu disebut tidak memberi arahan khusus terkait desakan mundur dari DPR.
"Sudah [ketemu dengan Megawati] dong. Kita sering ketemu, terus kenapa? [Responnya] biasa saja, kan dinamika di DPR biasa," tuturnya.
Untuk diketahui, Wakil Ketua Komisi VII Maman Abdurrahman menjadi anggota DPR pertama yang merekomendasikan adanya pergantian kepala BRIN. Rekomendasi ini muncul setelah politisi Golkar tersebut menemukan berbagai permasalahan di badan BRIN.
Pertama, penggunaan anggaran BRIN untuk program masyarakat. BRIN setidaknya memperoleh Rp800 miliar anggaran untuk program langsung bagi masyarakat. Namun, lembaga riset itu ternyata hanya dapat merealisasikan sebanyak Rp100 miliar dana yang diperoleh dari anggaran non program utama BRIN.
Kedua, laporan pemberitaan yang menyebutkan bahwa Komisi VII ikut menjadi pihak yang turut menikmati anggaran BRIN tahun 2022. Laporan itu secara tegas dibantah oleh Maman, dirinya bahkan menyatakan tuduhan tersebut sebagai fitnah.
"Kami menduga ada oknum tertentu yang mau mencoba menggeser substansi permasalahan BRIN hari ini, dengan membangun opini yang seakan-akan dikambing hitamkannya Komisi VII DPR," tegasnya.
Ketiga, Maman juga menyinggung soal konflik yang terjadi antar anggota BRIN. Periset BRIN, ujarnya, bahkan kerap menunjukkan sikap yang tidak profesional.
"Silakan saja itu domain masing-masing teman anggota tapi ini pandangan saya yang juga pimpinan Komisi VII. Saya merekomendasikan pergantian kepala BRIN karena ini sudah hampir dua tahun selalu bermasalah seperti ini," ucapnya.
